Jakarta, BAHTERAPOST – Kebijakan Presiden Amerika Serikat ( AS) terpilih Joe Biden tentang pengakuan status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel tidak akan berubah. Hal itu diutarakan oleh Antony Blinken, orang yang dicalonkan Biden menjadi Menteri Luar Negeri AS menggantikan Mike Pompeo. Dilansir dari CNN, Rabu (20/1/2021),
Kedutaan Besar ( Kedubes) AS di Yerusalem bakal tetap dipertahankan. Ketika ditanya apakah dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Blinken menjawab, “ya.” Baca juga: Israel Buka Pariwisata di Yerusalem, Palestina Tercabik-cabik Setelah itu, ditanya lagi apakah Kedubes AS akan tetap di Yerusalem, Blinken kembali menjawab, “ya.”
Sebelumnya, di bawah pemerintahan Donald Trump, “Negeri Paman Sam” memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 2018. Keputusan pemindahan Kedubes ke Yerusalem oleh Trump, dan keputusan mempertahankan Kedubes AS di Yerusalem oleh Biden, sama-sama dianggap sebagai langkah yang kontroversial. Pasalnya, baik Israel dan Palestina sama-sama mengeklaim kota tua itu sebagai ibu kota mereka. Baca juga: Israel Sambut Baik Rencana Republik Dominika Pindahkan Kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem Yerusalem adalah masalah yang sangat pelik yang bahkan membuat konsensus internasional meninggalkan diskusi tentang kota itu pada akhir negosiasi perdamaian Israel-Palestina.
Negosiasi perdamaian sebelumnya telah memasukkan gagasan bahwa masing-masing pihak akan mengeklaim bagian kota Yerusalem yang berbeda sebagai ibu kotanya. Namun, Trump mengacuhkan parameter yang diterima secara internasional tersebut dan memindahkan Kedutaan AS Yerusalem dan mengakui kota itu sebagai Ibu Kota Israel. Pada Selasa (19/1/2021), Blinken mengindikasikan bahwa dia yakin keputusan pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem oleh Trump justru semakin mendorong Israel dan Palestina ke dalam kesepakatan damai.
Dia menekankan bahwa dia percaya mengenai ide “solusi dua negara”. “(Solusi dua negara) masih yang terbaik dan mungkin satu-satunya cara untuk benar-benar menjamin masa depan Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis dan tentu saja untuk memberikan Palestina negara yang menjadi hak mereka,” kata Blinken. “Tantangannya, tentu saja, adalah bagaimana melanjutkannya pada saat yang tampaknya lebih jauh dari sebelumnya, setidaknya sejak (Perjanjian) Oslo,” imbuh Blinken.
Perjanjian Oslo merupakan perjanjian antara Israel dan Organisasi Pembebasan Rakyat Palestina (PLO) pada 1993. Blinken juga menyanjung Abraham Accords, perjanjian normalisasi sejumlah negara-negara Arab dengan Israel, yang diinisiasi oleh pemerintahan Trump. Melalui Abraham Accords tersebut, Blinken berharap perjanjian itu menciptakan kemajuan ihwal kesepakatan Israel-Palestina. “Saya berharap hal itu juga dapat menciptakan rasa percaya diri dan keamanan yang lebih besar di Israel karena mempertimbangkan hubungannya dengan Palestina,” kata Blinken.
(Sumber Kompas.com)
Be the first to comment