Jakarta, BAHTERAPOST – Tanah Papua, secara de jure (berdasarkan hukum) dan de facto (berdasarkan kenyataannya atau pada kenyataannya). Itu terpatri dalam dokumen resmi NKRI,  sejak 1 Mei 1963.  Namun, rupanya  masih ada upaya sebagian kelompok yang ingin Papua Merdeka. Presiden RI ke 5 Megawati menjawabnya dengan mengeluarkan Inpres no 1 Tahun 2003. Terbentuknya provinsi Papu Barat. Perlahan, isu liar Papua merdeka meredup.

Baca Juga : Meredam Isu Kemerdekaan, Frans Ansanay : Presiden RI ke 5 Megawati Mampu Memberi Solusi Bagi Papua Lewat Pemekaran Provinsi

KETIKA Megawati tak menjabat Presiden. Presiden setelah Megawati, SBY 10 tahun menjawab tak  ada jawaban untuk Papua terkait pemekaran yang menyisakan 5 lagi. Jokowi sementara menjabat di periode. Belum ada jawaban terkait pemekaran Papua. Terisa 4 tahun lagi gebrakan soal pemekaran provinsi Papua akan dilakukan? Yang jelas pembahasan dari orang-orang Papua sudah disampaikan kepada kakek dari Jan Ethes, Sedah Mirah Nasution, La Lembah Manah, Panembahan Al Nahyan Nasution. Begitu penuturan Frans Ansanay ketika ketika ditemui Bahterapost di kawasan sebuah Mall, Jakarta Timur, Sabtu (28/11/2020).

Frans melanjutkan di era saat ini, pengaruh di pusat soal Papua ini banyak. Kelompok suku nusantara  yang ada di papua  sudah bicara banyak tentang hal ini. Jika, begini terus yang terjadi sampai kapanpun orang Papua akan bicara tentang kemerdekaannya (jumlahnya 90 persen),  dan Frans serta yang lainnya hanya 10 persen bicara tentang NKRI.

Orang Papua di era Milenial. Mulai kelompok SD – SMA  sudah bicara Papua merdeka.  Anggapan kaum milineal ini bahwa generasi  tua mereka itu sudah gagal membangun Papua Merdeka.

Ketika yang 10 persen (NKRI)  ini bergerak. Tidak ada dukungan yang kongkrit dari pemerintah. Seperti  langkah-langkah pembinaan rasa cinta terhadapa NKRI, tegas  ayah 4 anak ini  dengan  mata berkaca dan suara sedikit bergetar.

Frans menegas, bahwa untuk menjawab supaya isu liar Papua Merdeka itu tidak meluas ke kaum milenial. Perlu  Pancasila dan wawasan kebangsaan disosialisasikan dengan masif dan benar-benar tertuju pada  milenial Papua.

Pelajaran Pancasila dari SD – SMA perlu diajarkan lagi. Tentu dengan format dan semangat reformasi, ujarnya.

Frans khawatir. Jika tidak segera dilakukan sosialiasi Pancasila dan rasa nsionalisme Indonesia. Maka,  Papua Merdeka bukan lagi sekedar isu. Sudah menjadi bom waktu bagi Indonesia. Dengan catatan,  kalau pendekatan keamanan (security approach) digencarkan. Dan menjawab hal itu pendekatan humanis yang dikedepankan dalam setiap persoalan di tanah Papua,  tandasnya.

Akibatnya, pelanggaran HAM terbesar akan dijatuhkan kepada Indonesia oleh dunia Internasioanl dan lembaga Internasional yang menangani isu-isu ini, dan kelompok Papua Merdeka menginginkan hal itu, tegas Frans sambil menyeka air matanya dengan tisu ((maaf bung, saya kalau bicara Papua,  tubuh dan darah saya  (sambil mengepalkan kedua tanggan kedadanya)  NKRI)).

Kita tidak mau ini terjadi (Papua Merdeka menjadi isu internasional. Frans  pun memberikan solusi yang kerap dibicarakan, termasuk ke Presiden Jokowi secara langsung. Saat itu dalam pertemuan dengan Bara JP di Kabupaten Rote Ndao, NTT pada awal Januari 2018.

Yaitu buatkan PERPPU tentang pemekaran Provinsi Papua, dan perubahan UU Otsus, Hak Birokrasi, Hak Politik, Hak Aafirmasi oleh orang asli Papua. Yang dilindungi oleh UU Otsus,  ujar Wakil Ketua Bara JP.

Terkait pemekaran provivinsi Papua. Suara  Frans dari Rote Ndau, NTT. Ternyata bernada sama dengan sebagian besar suara masyarakat Bumi Cendrawasi di Tanah Papua. Kala kunjungan Presiden Jokowi ke Tanah Papua pada Nopember 2019. Masyarakat Papua itu meminta kepada  Jokowi untuk melakukan provinsi Papua, seperti yang pernah dilakukan Presiden  RI ke 5 Megawati  di tahun 2003.

Berarti soal pemekaran provinsi Papua. Jokowi sudah tahu melalui penyampaian aspirasi  tersebut.  Yang belum adalah eksekusinya, tutur Frans.

Frans  yang dipercayakan sebagai Ketua Bamus Papua dan Papua Barat meminta kepada Presiden agar tegas dan memperjuangan soal pemerkaran   provinsi melalui Perppu yang dikeluarkannya. Ini solusi yang  bisa menghentikan dan menghilangkan isu Papua Merdeka.